Medan- Humas BKN, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan, Janry H.U.P Simanungkalit menghadiri kegiatan yang digelar oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam acara FGD Penyusunan Background study Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025 – 2029 Bidang Aparatur Negara di Hotel Cambridge Medan pada Selasa (29/03/2022)
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Biro Perencaan dan Organisasi BKN RI, Pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pejabat Pemerintah Kota Medan, dari Kalangan Pengusaha KADIN, dan SAHDAR serta civitas akademisi dari Universitas Sumatera Utara.
Dalam diskusi tersebut, Prahesti Pandanwangi selaku Direktur Aparatur Negara Bappenas memaparkan tentang pencapaian RPJPN 2005-2025, Dinamika Startegis, Grand Challenges ke Depan serta Isu Strategis yang dihadapi oleh Indonesia dalam penyusunan program Arah Kebijakan RPJPN 2045 dan RPJMN 5 tahun kedepan.
Dalam pemaparannya, Hesti mengungkapkan bahwa pencapaian dari beberapa indeks masih tergolong rendah khususnya dari Pelayanan Publik dan juga infrasturktur komunikasi di aspek SPBE. Dorongan Penerapan Pemerintahan digital menjadi tantangan global yang dihadapi di masa depan agar tercapainya arah reformasi kelembagaan birokrasi di tahun 2045 dengan ciri-ciri kelembagaan yang Adaptif, Efektif, dan Kolaboratif, Tata kelola yang terbuka dan berbasi TIK serta SDM ASN yang profesional dan berintegritas.
Dari sudut pandang Kepegawaian, Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Janry H.U.P. Simanungkalit menyampaikan opini dan juga inovasi khususnya dalam penerapan transformasi digital dalam pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh Kanreg VI BKN. Kanreg VI BKN Medan juga sudah mulai menerapkan Sistem Guestless atau layanan tanpa tatap muka yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya “transaksional” serta mempercepat proses layanan kepegawaian yang diberikan oleh Kanreg VI BKN Medan.
Selain Guestless, lebih lanjut janry menjelaskan bahwa BKN selaku pembina manajemen ASN berkomitmen untuk dapat mewujudkan kelembagaan Birokrasi yang menyeluruh dan menyentuh semua kalangan, dengan membuka kerjasama dengan BKD, BKPSDM dan BKPP di wilayah Sumatera Utara serta menggandeng stakeholder dan pihak ketiga untuk membangun Pemerintahan yang bersih, netral dan profesional. Mengingat Isu strategis yang menjadi tantangan jangka panjang kita adalah penerapan sistem pemerintahan digital, transformasi pelayanan Publik serta Manajemen ASN.
Selain dari sudut pandang kepegawaian, kegiatan ini juga memberikan kesempatan dari kalangan pengusaha, Civitas akademis, kelembagaan daerah dan stakeholder lain untuk memberikan pandangan untuk mementukan program pembangunan nasional agar tepat guna dan sasaran. (MH)
