Medan-Humas BKN, Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian (SINKA) BKN, Suharmen, melakukan kunjungan dalam rangka percepatan pilot project penerapan Sistem Informasi Kepegawaian Nasional (SIMPEGNAS) di Kota Tanjungbalai pada Kamis (04/05/2023).
Kota Tanjungbalai menjadi salah satu daerah yang paling awal dijadikan contoh penerapan SIMPEGNAS di Indonesia. Asisten III Sekda Kota Tanjungbalai, Wilman Riadi, mengungkapkan bahwa dengan terlaksananya penerapan SIMPEGNAS di Kota Tanjungbalai diharapkan mampu memudahkan proses layanan kepegawaian agar lebih cepat, transparan dan juga profesional.
Pada kegiatan yang sama, Kepala Kantor Regional VI BKN, Janry H.U.P. Simanungkalit, mengungkapkan bahwa BKN terus berupaya dan berinovasi merespon perkembangan zaman untuk memberikan pelayanan prima khususnya di Wilayah Kerja Kantor Regional VI BKN. Komitmen yang kuat dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan didukung oleh jajaran stakeholders menjadi fokus utama untuk mewujudkan transformasi yang selama ini manual menuju digitalisasi yang lebih optimal.
Kegiatan tersebut dibuka oleh Wali Kota Tanjungbalai, Waris Tholib. Beliau berharap pembinaan dan pelayanan manajemen ASN Kota Tanjungbalai dapat berjalan lebih optimal serta intens melalui penerapan SIMPEGNAS yang terintegrasi. “Kami terus berkomitmen dalam upaya pembinaan manajemen ASN yang profesional, seperti pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai, hingga proses rotasi dan mutasi yang sistematis dengan menempatkan SDM sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Jual beli jabatan tidak berlaku di Kota Tanjungbalai ini” tambahnya.
Deputi Bidang SINKA BKN, Suharmen, mengungkapkan lebih lanjut bahwa reformasi adalah bagaimana kebiasaan yang sudah biasa berjalan berubah menjadi sesuatu yg lebih sederhana dan juga efektif. Sesuai arahan Presiden RI, Reformasi Birokrasi (RB) bukan semata-mata untuk penambahan tunjangan kinerja. Namun bagaimana RB mampu memberikan dampak signifikan dalam pemberian layanan ke masyarakat secara nyata. Dengan digitalisasi tidak boleh lagi terdapat tumpukan kertas dan proses yang bertele-tele harus dipangkas menjadi lebih sederhana dan efisien. Tentunya juga harus didukung dengan sinkronisasi data yang mumpuni antara BKN dan juga seluruh stakeholders.
Setelah Kota Tanjungbalai, kegiatan dilanjutkan ke Kabupaten Asahan. Pada kesempatan tersebut, Plt. Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, memberikan bimbingan dan arahan secara daring setelah tersambung melalui media virtual Zoom Meeting. Beliau berpesan bahwa dengan integrasi layanan kepegawaian yang berbasis digital, akan dirasakan manfaat, dan juga sekaligus menghadapi tantangan. Manfaat yang dirasakan tentunya adalah efisiensi dan proses layanan yang lebih cepat dan akurat. Namun kita juga harus menghadapi tantangan yang membutuhkan komitmen yang kuat dari SDM aparatur dalam proses penerapannya. “Dengan sistem yang terintegrasi tentunya akan memudahkan dalam proses penerapannya maupun dalam pengelolaannya secara lebih optimal” tambah Bima.
