Medan- Humas BKN Medan, Anggota DPRD Komisi A Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan kunjungan kerja dalam rangka melakukan konsultasi mengenai Surat Keputusan Bersama  Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara (SKB Tiga Menteri)  tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan di ke Kantor Regional VI BKN Medan pada Selasa (08/01/2019)

Kedatangan Anggota DPRD tersebut disambut langsung oleh Kepala Kantor Regional VI BKN Medan beserta para pejabat struktural lainnya. Pada kesempatan tersebut, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Humbang Hasandutan Bresman Sianturi yang membidangi kepegawaian, menanyakan atas dasar apakah SKB Tiga Menteri tersebut di terbitkan.

Menjawab pertanyaan Bresman, English Nainggolan menjelaskan bahwa Tujuan pemeberlakuan SKB Tiga Menteri adalah dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat Yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Lebih lanjut, English menjelaskan SKB Tiga Menteri tersebut bukanlah aturan hukum pertama yang dikeluarkan pemerintah terkait jeratan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan dalam jabatan “sebelumnya,  UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, UU Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian dan lain sebagainya juga menyebutkan hal serupa” imbuh English

“SKB Tiga Menteri ini juga memperingatkan para PNS untuk tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan yang berlaku agar tidak muncul “tersangka baru” terhadap kasus serupa” tutup english. Ipr